Penguatan Majelis Rakyat Papua Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

Abstract

Tulisan ini mengkaji kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam perannya sebagai lembaga perwakilan yang bertitik tolak dari Pasal 5 ayat 2, UU Otsus. Kehadiran MRP memberikan model baru dalam sistem pemerintahan di Papua, dimana terdapat dua lembaga perwakilan dilihat dalam UU Otsus menempatkan lembaga perwakilan yaitu DPRP dan MRP.