Mempraksiskan Pancasila dalam Negara Hukum dan HAM

Abstract

Mempraktikkan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia berarti menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam semua aspek kehidupan negara, termasuk sistem hukum.

Pancasila berfungsi sebagai hukum dasar negara Indonesia.Ini berarti bahwa undang-undang Indonesia harus didasarkan pada Pancasila.

Berikut ini adalah beberapa cara Pancasila digunakan dalam sistem hukum Indonesia: • Menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 • Membangun kesadaran moral penegak hukum dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila • Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan Pancasila • Memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku bertujuan pada Pancasila.

Konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia didasarkan pada Pembukaan dan Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber politik hukum nasional. Pasal-pasal ini memuat tujuan, dasar, cita-cita, dan norma dasar negara Indonesia, yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia. Dua parameter yang menunjukkan dengan jelas bahwa negara hukum Indonesia sejak kemerdekaan telah menggunakan konsep Rechtsstaat dan bukan Rule of Law. Sebaliknya, menggunakan konsep negara hukum baru yang berasal dari falsafah hidup luhur bangsa Indonesia. Konsep baru ini adalah negara hukum Pancasila, yang menggabungkan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditunjukkan dalam Pasal-pasal UUD NRI 1945. Pancasila dapat dipahami sebagai norma dasar (grundnorm) dan cita hukum (rechtsidee) negara Indonesia, serta sebagai kerangka keyakinan (belief framework) yang berfungsi sebagai normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai dasar dan standar ideal untuk setiap hal yang hendak dicapai.